kebijakan pelaksanaan kbk smk oleh pemerintah

Agen SBOBET

perubahan mendasar terhadap model penyelenggaraan pendidikan kejuruan dengan mengeluarkan konsep-konsep kurikulum baru yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) atau kurikulum 2004, untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan KBK di SMK, yaitu:
1.   Dengan dikeluarkannya surat edaran Direktur Dikmenjur Depdiknas No 0997/C.5.4/MN/2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang persiapan Implementasi Kurikulum SMK Edisi 2004 (KBK) dan ditegaskan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara tanggal 26 Juli 2004 perihal Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kurikulum 2004, maka diterapkan KBK (Kurikulum 2004) pada SMK dengan tujuan untuk merubah proses pembelajaran yang ada di SMK dari metode penyampaian pengetahuan semata (model lama) menjadi pembelajaran berbasis kompetensi yang bermuara pada pemilikan kecakapan hidup (Life Skill) untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era globalisasi.
2.   Ditetapkannya visi dan misi pendidikan menengah kejuruan (Dikmenjur) untuk memotivasi sekolah agar meningkatkan kualitasnya dengan merubah pola pembelajarannya sesuai KBK. Visi tersebut adalah terwujudnya pendidikan dan pelatihan (diklat) kejuruan berstandar Nasional dan Internasioanl dengan target sebagai berikut:     
  1. Pada tahun 2005 terwujud 100 lembaga diklat    berstandar Internasional dan 500 lembaga diklat berstandar Nasional
  2. Pada tahun 2020 terwujud 400 lembaga diklat berstandar Internasional dari 2000 lembaga berstandar Nasional
Sedangkan misinya adalah:
  1. Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan menengah kejuruan yang adaptif, fleksibel dan berwawasan global
  2. Mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan menengah kejuruan yang berwawasan mutu dan keunggulan profesional dan berorientasi masa depan
  3. Mewujudkan layanan prima dalam upaya pemberdayaan sekolah dan masyarakat
  4. Mengembangkan iklim belajar yang berakar pada norma dan nilai budaya bangsa Indonesia
3.         Dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 039/O/2003 tanggal 8 April 2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Yang salah satunya menetapkan instrumen evaluasi diri bagi SMK untuk mengontrol dan menilai kualitas SMK dalam melaksanakan KBK

0 Response to "kebijakan pelaksanaan kbk smk oleh pemerintah"

Poskan Komentar

jika ada masalah dan sesuatu tampilkan di forum ini , saran dan kritik juga boleh , terima kasih sudah berkomentar.