langkah-langkah penyusunan anggaran daerah

Agen SBOBET
BAB VII
PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD
Bagian Pertama
PrDses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD
Pasal 86
Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.
Pasal 87
(1) Agar Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Kelompok Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan.
38 of 46
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.
Pasal 88
(1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir.
(2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.
Pasal 89
(1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup.
(2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.
(3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhinya Tahun Anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.
Pasal 90
(1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
(2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
(3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja Daerah.
(4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab Program/kegiatan.
39 of 46
Bagian Kedua Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perhitungan APBD
Pasal 91
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.
(3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
(4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
(5) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tercantum dalam Lampiran XL Keputusan ini.
Bagian Ketiga
Penetapan Perhitungan APBD
Pasal 92
(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD.
(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
(3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40 of 46
Pasal 93
(1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
(2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Daerah tersebut.
(3) Lampiran Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari :
a. Ringkasan Perhitungan APBD;
b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
c. Rincian Perhitungan APBD;
d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
e. Daftar Pmtang Daerah;
f. Daftar Pinjaman Daerah;
g. Daftar lnvestasi (Penyertaan Modal) Daerah;
h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
i. Daftar Cek Yang Masih Belum Dicairkan;
j. Daftar Aset yang DiperOleh Pada Tahun Berkenaan; dan
k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-Laba dan Laporan Aliran Kas.
(4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Dbjek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
(5) FormatKeputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD beserta lampiran-lampirannya tercantum dalam Lampiran XLI Keputusan ini.
41 of 46

UNTUK LEBIH LENGKAPNYA LIHAT pedoman pertanggungjawaban keuangan daerah

diposkan oleh +Rinal Purba 

0 Response to "langkah-langkah penyusunan anggaran daerah"

Poskan Komentar

jika ada masalah dan sesuatu tampilkan di forum ini , saran dan kritik juga boleh , terima kasih sudah berkomentar.