pengertian konflik komunal defenisi by wikipedia dan sumber lainya

Agen SBOBET
Konflik komunal sudah menjadi bahasan sehari-hari di media massa, belakangan ini. Seolah menunjukkan, konflik antar kelompok di masyarakat, sudah menjadi fenomena yang biasa, dan omnipresent (hadir dimanapun). Meski sudah menjadi hal yang biasa, tetap saja konflik macam itu menjadi berita yang sangat menarik. Sebut saja perang antarwarga di Timika Papua, Sigi Sulawesi Tengah, hingga ke Bireun Aceh.

Konflik komunal adalah terjadinya pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang kecenderungan membangkitkan disharmoni (tidak Kesesuaian) sehingga mengarah ke kegiatan dihedritasinya (alih fungsi) kepercayaan kepada identitas komunal. Identitas kelompok, etnisitas bangsa, Identitas sosial budaya, identitas kepercayaan dan simbul-simbul orang tertentu yang menjalankan arah kebijakan yang dianggap flesibelitas sehingga sering menyebabkan retaknya hubungan antar komunal di masyarakat. Faktanya etnisitas oleh kelompok tertentu terkadang dengan sadar menjalankan kebijakan yang dianggap benar namun pada kenyataan terjerumus kepada kebenaran yang semu dan Nisby (kebenaran relative).(wikipedia)

Pada status komunal yang tercipta dan lahir dimasyarakat merupakan keragaman tata cara kehidupan sekaligus berkehidupan selaras dengan kondisi bangsa Indonesia yang mempunyai beribu-ribu adat kebiasaan dan kebenaran yang saling berkait serta tumpang tindih. Warna kebenaran yang tumpang tindih dimasyarakat akan menunjukkan jati diri dan terkadang menimbulkan gesekan serta gejolak mulai dari induvidu merembet ke komunal. Tanpa disadari wujud dari ketidakcocokan suatu discovery dan invention oleh gagasan salah satu komunal tentu akan menimbulkan efek puas, senang, iri hati, senang atau bahkan brutal sehingga beresiko perpecahan antar komunal dan terjadi disharmoni komunal (ketidak sesuaian).

KONFLIK KOMUNAL di INDONESIA
Konflik komunal beruntun saja. Mesuji masih belum tuntas malah ditambah dengan bentrok berdarah di Kalianda, Lampung Selatan. Terus, Lampung Tengah. Negara seperti tidak ada wibawa dalam soal ini. Harusnya ada langkah nyata dan sistematis agar hal serupa tidak terus berulang. Siapa yang sungguh-sungguh mengurus soal ini?

SECARA sederhana saya mengartikan konflik komunal sebagai konflik yang terjadi antar komunitas. Namanya juga komunitas, pastilah berkelompok, massa dalam jumlah banyak. Kelompok itu dapat saja berasal dari etnis, suku dan agama yang berbeda. Pemicunya juga macam-macam. Tapi yang pasti akibat yang ditimbulkan oleh konflik komunal bisa luar biasa dan mencengangkan.

Itu juga yang terjadi di Lampung Selatan 29 Oktober 2012. Bentrokan antara massa warga Desa Agom Kecamatan Kalianda dan massa dari Desa Balinurgana, Way Panji, selain merengut korban jiwa sebanyak 12 orang juga menyebabkan 342 rumah penduduk rusak dan dibakar. Sembilan warga yang tewas pada bentrok tersebut telah dikremasi di Lempasing Bandar Lampung. Sebelumnya dilakukan identifikasi oleh tim forensik dan DVI Polda Lampung. Sedangkan tiga warga Kalianda yang tewas telah dikebumikan di kalianda.

Seperti biasa, setelah kejadian “masing-masing saling menyalahkan.” Ketua Komisi III DPR-RI, misalnya, menyalahkan aparat kepolisian yang telah gagal menjalankan tugasnya. Ada lagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida yang menyalahkan Pemerintah Daerah (PEMDA) telah lalai menciptakan keamanan dan kententraman sehingga terjadinya bentrokan. Begitulah, kita terus saling menyalahkan tetapi tidak pernah serius menanganinya. Akibatnya kejadian yang sama rentan berulang.

buku promosi :
Judul Politisasi Agama dan Konflik Komunal : beberapa isu penting di lndonesia
No. ISBN -
Penulis Ahmad Suaedy, dkk
Penerbit The Wahid Institute
Tanggal terbit Mei - 2010
Jumlah Halaman -
Berat Buku -
Jenis Cover Soft Cover
Dimensi(L x P) -
Kategori Sosial-Politik
Bonus -
Text Bahasa Indonesia ·
Lokasi Stok gudang penerbit


SINOPSIS BUKU - Politisasi Agama dan Konflik Komunal : beberapa isu penting di lndonesia
Keterbukaan dan kebebasan berekspresi tak selamanya menjadi garansi bagi terwujudnya sikap saling menghormati. Ancaman kebebasan beragama atau berkeyakinan misalnya, tarus hadir hilir mudik di depan mata. Gelombang penyesatan atas kelompok agama atau keyakinan yang dianggap berbeda, terus terjadi tiada henti.

Inilah ancaman serius bagi hak asasi manusia (HAM), yang justru terjadi di tengah suasana keterbukaan dan kebebasan ini. Sangat ironis, tentu saja. Lebih ironis lagi, ada kesan kuat, aparatus pemerintah tunduk patuh dan berada dalam kendah otoritas tokoh-tokoh agama tertentu.

Tidak hanya itu, konflik komunaf akibat Perber No. 8/9 tahun 2006 - revisi SKB No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 - tentang regulasi tempat ibadah, juga terus berlangsung. Efek bola saljunya, kelompok minoritas menjadi tak punya kesempatan luas mendirikan rumah ibadah; sesuatu yang sakral dan urgen bagi ekspresi keberagamaan...

Sejak awal 2000-an, regulasi bernuansa agama - yang acap disebut Perda (bernuansa) Syariat lslam - turut mengeruhkan suasana. Momentum otonomi daerah, scakan berkah yang membuat pemerintah daerah latah atau bahkan kebablasan ramai-ramai menerbitkan regulasi agama, yang justru mengidap banyak unsur diskriminasi

Atas dasar itu semua, kehadiran buku bertitel Politisasi Agama dan Konflik Komunikasi: Beberapa Isu Penting di lndonesia, kendati hanya menampilkan highlight politisasi agama dan konflik komunikasi yang terjadi di beberapa wilayah saja...

Konflik Komunal Dan Sikap Abai Presiden SBY
iada pemimpin tanpa Rakyat. Karena itu, kalau rakyat punya persoalan, maka tugas pemimpin untuk menyerap dan menyelesaikan. Ketika rakyat ditimpa bencana, maka sang pemimpin seharusnya memberi kekuatan dan bantuan.

Pekan lalu, sejumlah desa di Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, dilanda konflik horizontal. Konflik ini menyebabkan 14 orang korban tewas. Selain itu, puluhan ribu rumah warga juga hangus terbakar. Tak hanya itu, sekitar 2000-an warga terpaksa hidup di tempat pengungsian.

Pemerintah mestinya harus turun tangan. Sayangnya, Presiden SBY justru memilih bertolak ke London, Inggris, Selasa (30/10/2012). Di sana, Presiden SBY direncakan akan menerima penghargaan dari Ratu Inggris Ratu Elizabeth II. Tak ayal lagi, keberangkatan Presiden SBY ini pun menuai kritik di tanah air.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap Presiden SBY lebih mementingkan kunjungan ke luar negeri ketimbang menyelesaikan konflik sosial yang sedang terjadi di Lampung. Bagi Hasto, adanya konflik yang berulang, seperti di Lampung, karena pemerintah sering absen.

KONFLIK KOMUNAL AKIBAT ELIT POLITIK KURANG DEWASA
ompu, NTB, 4/11 (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr H Faruq Muhammad menilai konflik komunal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akibat perilaku elite pemerintahan dan politik kurang dewasa.

"Sebenarnya jika elit pemerintahan dan politik mampu menyikapinya secara arif, konflik komunal itu bisa dihindari," katanya di Dompu, Kamis.

Ia mengatakan, keteladanan figur elit politik dan pemerintah sebenarnya dapat meredam isu politik yang bisa mmiu konflik komunal.

Selain itu, kata dia, pembagian kue pembangunan untuk kemajuan ekonomi masyarakat oleh pemerintah daerah juga dapat dijadikan salah satu upaya meredam konflik.

Faruq yang mantan Kapolda NTB mengunjungi lokasi rencana pembangunan dam Raba Baka di kompleks di dam Tanju, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

Dia mengatakan, karena terlalu seringnya terjadi konflik komunal di NTB, khususnya di Bima, menjadikan NTB berlabel daerah konflik.

"Sering ketika saya sedang berkenalan dengan seseorang dan tahu saya dari NTB, mereka sudah tahu. Mereka selalu bilang, dari NTB ya, tadi muncul di TV perang kampung ditayangkan," katanya.

1 Response to "pengertian konflik komunal defenisi by wikipedia dan sumber lainya"

jika ada masalah dan sesuatu tampilkan di forum ini , saran dan kritik juga boleh , terima kasih sudah berkomentar.